Nasional

Pemerintah Perlu Kaji Ulang

Tata Kelola Daging & Harus Jujur

Ketersedian Sapi Lokal

Usai  diselenggarakan  dialog publik yang bertemakan “Swasembada atau kelangkahan daging sapi?” oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP-HIPMI) Bidang  Peternakan, Sarman Simanjurong, Ketua Komite Daging Jakarta Raya (KDS)  kepada Untung Sugianto dari FOKUS mengatakan, “pokoknya yang kita minta pemerintah itu harus jujur mengenai ketersedian daging lokal, apakah memang tersedia atau apa nggak ? karena ini menyangkut kepastian dan kelangsungan dunia usaha, iya kan? Jangan dipaksakan swasembada tapi mengorbankan kita para pengusaha. Ini yang kita nggak terima, begitu lho, kita mendukung adanya program wasembada, tapi apakah iya, pemerintah yakin bisa berhasil? “ tegas dia.

Sarman Simanjurong

Swasembada yang dipaksakan, akan gagal lagi

“ Sudah sering saya katakan, dari kelima komoditi sentra pertanian ini tidak ada satupun yang kami lihat berhasil seperti  swasembada beras, jagung, kedelai, gula, dan sekarang daging (sapi). Sekarang ini mau dipaksakan juga, padahal sebenarnya, apa yang dikatakan Pak Thamrin Panggabean tadi itu benar, inilah sesuatu yang menurut hemat kami  jauh dari harapan, artinya seperti kedelai, beras. Sebetulnya, gampang untuk swasembada karena komoditi ini bisa disimpan lama dan cepat di panen, beda dengan sapi, “ujar Sarman

Lanjut dia, “sedangkan daging tidak bisa disimpan, dan panennya juga lama dibandingkan dengan empat komoditi yang saya sebutkan tadi hanya makan waktu empat bulan saja sudah bisa di panen. Kalau seperti sapi, dari sejak lahir hingga dewasa sampai penggemukan lalu di panen itu kan butuh waktu cukup lama, “ kata dia

“ Hal ini kalau tidak segera di evaluasi oleh pemerintah, maka akan terjadi gejolak pasar dengan harga daging sapi yang melambung, kami sangat menjamin tahun depan akan terjadi lagi hal yang sama seperti sekarang ini, “imbuhnya.

“Itu kan sudah kami sampaikan jauh-jauh hari, kalau tidak segera diantisipasi, gejolak pasar kami yakini akan terjadi lagi, tidak kita buat-buat! Kita tidak butuh data-data diatas kertas, tapi kita butuh data di lapangan, karena pasar itu tidak bisa bohong, faktanya memang seperti itu, “ imbuhnya

“ Apapun alasan pemrintah adanya penimbunan atau permainan importir, dan segala macam, intinya cuma satu kita kekurangan stok daging itu yang harus segera diatasi, dan sebaliknya kalau kita memang lancar, tidak ada istilah kekurangan stok daging dalam negeri, “ tegas Sarman berharap pemerintah lebih bijak dalam menyikapi persoalan kelangkahan daging akibat gejolak pasar yang membuat harga daging melambung tinggi hingga mencapai Rp. 120.000/kg

Sarman mengingtakan, “mestinya pemerintah belkajar dari pengalaman yang sudah-sudah, ketika swasembada di tahun 2005, dan 2010 tidak ada yang berhasil atau tercapai, iya kan? Kini mau dipaksakan untuk 2014 apa yang akan terjadi nantinya di pemerintahan yang akan datang nanti? 2015 dan seterusnya, kita akan mengalami hal sama seperti yang kita alami sekarang ini, adanya gejolak pasar tinggi yang menimbulkan kelangkahan, skibat kelangkahan timbulnya harga  daging melambung tinggi, apalagi dengan dikuranginya kuota impor, mau jadi apa kita para usahawan yang usahanya menggantungkan daging ?, “tukas Sarman seraya mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam setiap mengambil suatu kebijakan tapi jelas, dan pasti tidak mengambang seperti sekarang

Lanjutnya, “gimana kita nggak kekurangan, daging impor kita dari 34.000 ton sekarang malah dikurangi menjadi  32.500 ton, meskipun kemarin itu sempat ditambah 8.500 ton menjadi 41.000 ton. Sedangkan kebutuhan kita itu adalah 85.000 ton untuk tahun ini 2012 , koq malahan dikurangi lagi ?  gimana mau  swasembada untuk kebutuhan daging dalam negeri saja belum tentui tercukupi, apa maunya pemerintah ini kita nggak tahu, “ ujarnya miris

“ Menurut kami memberatkan masyarakat atau konsumen, karena langkahnya daging sapi local, dan dikurangi kuota impor, gimana masyarakat atau konsumen nggak menjerit? Itu sesuatu menurut saya, disisi lain ada peningkatan per kapita kita, sementara kebijakan pemerintah itu sendiri nggak jelas, “ imbuh dia

“ Okeylah kita punya stok daging, tapi itu kan punya masyarakat. Itu nggak bisa dibeli, adapun dia mau jual sapinya itupun kalau mau mengawinkan anak, mau naik haji, nguliahin anak , dan sebagainya baru dia jual. Tapi dunia usaha industri  nggak bias menunggu seperti  itu, dan kita harus menambah stok  nggak bisa terus berhenti, kalau perlu tambah stok jangan sampai mematikan dunia usaha, “ tegas Ketua KDS  

Pemerintah perlu kaji ulang tata niaga daging

Dari kajian Komite Daging Jakarta Raya, menurut Sarman, “ kita minta kuota 85.000 ton. Itu kan kita minta dengan pengurangan angka yang persuasif, tahun yang lalu, tahun 2011 kan udah enak , ada stok 40.000 ton, harga itu dikurangi 10 persen jadi 34.000 ton. Tapi di tahun 2012 ini malah dikurangi 66 persen, maunya kita dikurangi di 2013 kita minta 85.000 ton, tapi yang kita ingikan 85.00 ton itu khusus untuk DKI Jakarta, karena Jakarta ketergantungan daging lokal maupun impor, “ ujar dia

“  Jawa Timur, Jateng, dan Jabar itu akan memberikan /mengirimkan sapi ke Jakarta , karena mereka surplus. Tapi, sebaliknya kalau mereka tidak surplus bagaimana mau mengirim untuk Jakarta ? makanya keluarlah kebijakan Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Peternakan yang melarang sapinya  keluar , kalau dibilang harga 400 kilo sama saja melarang, mana ada ?. Itu artinya, bahwa mereka merasa khawatir kekurangan, sehingga melarang sapinya keluar dari jawa Timur, “ paparnya

Lanjut Ketua KDS, “ kita harapkan dikaji dengan baik terkait dengan dunia uasaha, karena kita juga kan membayar pajak, dan lain sebagainya yang bisa menopang ketahanan pangan kita melalui tata niaga atau kelola daging yang baik, dan benar. Kita harapkan pemerintah seperti itu, dengan kebijakannya yang tidak memebratkan semua pihak, baik dunia usaha maupun para peternak, itu yang sangat penting untuk dikaji, “ pungkas Sarman Simanjurong  @ untung sugianto/F-01